Pengertian, Kriteria dan Peran Sektor Usaha Kecil dan Menengah Pada Perekonomian

Di Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa dibilang punya jumlah yang banyak. Melansir laman Kompas, menurut Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM dapat menyerap 89,2% dari total seluruh tenaga kerja Indonesia di tahun 2016. Dengan kata lain peran sektor usaha kecil dan menengah ini sangat menjanjikan bagi perekonomian negara.

Pengertian UMKM

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, UMKM sendiri merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa UMKM merupakan perusahaan kecil yang dimiliki serta dikelola seseorang ataupun dimiliki oleh sekelompok kecil orang, dengan jumlah kekayaan serta pendapatan tertentu.

Sebagain besar sektor usaha kecil ini ada di perdagangan, tekstil, pangan dan olahannya, garmen, kayu serta produk kayu dan juga produksi mineral non-logam.

Kriteria UMKM

Ada beberapa kriteria dari usaha yang bisa dikatakan sebagai usaha mikro, kecil dan menengah yaitu:

Usaha mikro; kriteria dari usaha mikro merupakan usaha yang punya kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta, ini tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usahanya. Usaha mikro pun merupakan kategori usaha yang punya hasil penjualan paling banyak sebesar Rp300 juta per tahunnya.
Usaha kecil; usaha kecil punya kekayaan bersih paling banyak hingga Rp50-500 juta, yang tidak termasuk di dalamnya tanah serta bangunan tempat usahanya. Usaha kecil pun disebut merupakan usaha yang hasil penjualannya per tahun paling banyak sebesar Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar
Usaha menengah; usaha menengah punya kekayaan bersih bisa lebih dari Rp500 juta sampai Rp10 miliar, yang tidak termasuk tanah serta bangunan usaha. Untuk hasil penjualan per tahunnya bisa lebih dari Rp2,5 miliar hingga paling banyak sebesar Rp50 miliar.

Peran UMKM Pada Ekonomi Negara

Berikut adalah beberapa peran UMKM pada perekonomian, yaitu:

Pemerataan ekonomi

Yang membedakan UMKM dengan perusahaan besar salah satunya adalah lokasi UMKM yang bisa di berbagai tempat, seperti di daerah yang mungkin jauh dari jangkauan kemajuan zaman. Nah, karena itulah, dengan adanya UMKM ini, tentu akan semakin memperkecil jurang ekonomi yang ada antara mereka yang kaya dan mereka yang ekonominya mungkin masih sulit. Adanya UMKM ini pun turut membuka banyak lapangan pekerjaan di berbagai daerah.

Membantu menurunkan tingkat kemiskinan

Semakin banyaknya UMKM yang ada, maka akan semakin banyak tenaga kerja yang akan terserap, karena semakin banyak terbukanya lapangan pekerjaan. Hal inilah yang akan membuat UMKM mampu membantu menurunkan tingkat kemiskinan.

Memberi pemasukan devisa untuk negara

Melansir dari GoUKM, UMKM mampu menambah pemasukan devisa negara berupa penerimaan ekspor sebesar 27.700 miliar serta menciptakan 4,86% total ekspor. Hal ini karena UMKM tidak hanya dapat mengjangkau masyarakat dalam negeri saja, namun juga dapat meluas hingga pasar luar negeri.

Upaya Pemerintah dalam Memajukan UMKM di Indonesia

Ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah untuk mendukung peran sektor usaha kecil dan menengah ini, melansir dari website BKPM.go.id, yaitu:

UU Cipta Kerja

Dari keseluruhan UMKM yang ada di Indonesia, ada sekitar 64,13 juta UMK yang berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk dapat bertransformasi ke sektor formal.

Di Indonesia sendiri masih adanya kendala perizinan yang terbilang rumit dan tumpang tindih antara regulasi pusat dan juga daerah. Hingga akhirnya pemerintah pun berupaya untuk mengakomodir masalah ini dengan penyusunan UU Cipta Kerja yang sudah disahkan di 2020 lalu.

Salah satu hal yang diatur di dalamnya yaitu tentang kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan UMKM. Pemerintah pun berharap dengan adanya UU Cipta Kerja ini UMKM bisa berkembang dan bedaya saing.

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah salah satu program yang tercetus untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia karena dampak Covid-19. Program ini pun bisa dibilang adalah soslusi dari penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, terkhusus di sektor informal atau UMKM.

Program PEN ini dibuat berdasar PP No. 23 Tahun 2020, yang lalu diubah menjadi PP No. 43 Tahun 2020.

Adapun rincian program PEN ini yaitu subsidi bunga atau margin, belanja imbal jasa penjaminan (IJP), penempatan dana pemerintah di perbankan, penjaminan loss limit kredit UMKM, pajang penghasilan final UMKM ditanggung oleh pemerintah, pembiayaan investasi kepada koperasi lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPBD) koperasi UMKM dan program bantuan presiden (Banpres) produktif usaha mikro.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program KUR ini disalurkan lewat Lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa atau suku bunga atas kredit atau pembiayaan modal kerjanya, disubsidi pemerintah. Tujuan KUR ini yaitu untuk meningkatkan akses pembiayaan serta memperkuat permodalan UMKM.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Program ini telah dirilis pemerintah di 2020 lalu, dengan tujuan untuk mendorong national branding dari produk lokal unggulan untuk bisa menciptakan industri baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Perluasan Ekspor Produk Indonesia lewat ASEAN Online Sale Day (AOSD)

Hari Belanja Daring ASEAN atau ASEAN Online Sale Day (AOSD) adalah event belanja serentak yang dilakukan platform niaga-elektronik di 10 negara ASEAN. AOSD ini diselenggarakan pada 8 Agustus, sejak tahun 2020 lalu.

Para peserta event ini merupakan pelaku usahan di ASEAN yang menyediakan barang serta jasa lewat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dengan adanya event ini, produk lokal dapat mempromosikan produk mereka dan meningkatkan kegiatan ekspor produk dari Indonesia. Hingga hal inipun akan membantu peningkatan ekonomi Indonesia.

Itulah beberapa hal tentang pengertian, kriteria, peranan UMKM, serta upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk mendukung peran sektor usaha kecil menengah ini.