Kembangkan Bisnis: Ini Cara Jitu Agar Produk Anda Dijual di Luar Negeri!
June 8, 2017
Materi Promosi ‘Emosional’ Bikin Laris Bisnis?
June 9, 2017

Peraturan Saldo 200 Juta Wajib Lapor Vs UKM

Pemerintah baru-baru ini memberlakukan peraturan baru mengenai sistem lapor keuangan yang dimiliki pada saldo rekening yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Peraturan tersebut berisi bahwa saldo rekening wajib lapor dimulai dari Rp 200 juta, yang mana menimbulkan reaksi protes dari banyak pelaku bisnis, terutama pelaku UKM-UKM Indonesia.

Asosiasi UKM Indonesia (Akumindo) menyampaikan keberatan mereka atas kebijakan baru pemerintah, terkait dengan peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk melaporkan saldo rekening kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Mereka menilai bahwa kebijakan pelaporan rekening nasabah dengan saldo minimal Rp 200 juta tersebut tidak pro terhadap UKM. Peraturan tersebut bukannya menguntungkan, justru dinilai akan menyusahkan UKM-UKM yang ada di Indonesia.

 “(Kami) dibidik terus oleh petugas pajak, dan kami akan melakukan asosiasi UKM akan melakukan keberatan atas aturan ini baik ke Menteri Keungan juga ke Presiden RI, dan DPR RI,” ujar Ketua Umum Akumindo M Ikhsan Ingratubun. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah, ada 2,3 juta rekening yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak lantaran saldo minimalnya sebesar Rp 200 juta, dan banyak pelaku UKM yang rekeningnya juga masuk ke dalam daftar yang wajib dilaporkan bank.

Bagi Akumindo, aturan baru mengenai pelaporan rekening justru merepotkan dan justru dapat menyudutkan UKM. Ia khawatir penerapan aturan baru tersebut justru akan menimbulkan praktik pungutan liar di lapangan di masa mendatang.

Ikhsan pun berpendapat, batas minimal saldo yang dilaporkan disesuaikan dengan klasifikasi batas usaha menengah diangka Rp 3 miliar seusai aturan UU, atau mengikuti ketentuan internasional sebesar Rp 3,3 miliar. Selain itu, mereka beranggapan bahwa pelaporan rekening dengan saldo minimal Rp 200 juta ke Ditjen Pajak tersebut tidak sejalan dengan kebijakan pemberdayaan UKM sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM.

Akumindo pun berencana untuk mengirim surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun tetap akan dilakukan sebagai bentuk ketidaksetujuan pelaku-pelaku UKM terhadap peraturan baru tersebut.

BACA JUGA !
[mkd_post_layout_four number_of_posts=”4″ column_number=”4″ category_id=”0″ author_id=”0″ title_tag=”h5″ display_date=”no” display_category=”no” display_pagination=”no” extra_class_name=”baca_juga” tag_slug=”Bisnis, Ekonomi, UKM, Wajib Lapor”]

Setelah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mengajukan keberatan, pemerintah pun pada akhirnya memutuskan untuk merevisi batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. “Dari semula Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar,” seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu, 7 Juni 2017.

Selain itu, revisi tersebut juga dinilai lebih mencerminkan rasa keadilan dan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UKM. Pemerintah menegaskan bahwa aturan pelaporan saldo rekening bukan berarti uang simpanan masyarakat akan dikenai pajak. Tujuan pelaporan saldo yaitu agar pemerintah mendapatkan informasi yang lengkap dalam menyongsong era pertukaran informasi keuangan global.

Pemerintah juga menjamin Ditjen Pajak akan menjaga kerahasiaan data nasabah, yang nantinya data itu hanya akan digunakan untuk kepentingan perpajakan saja. Bila ada oknum petugas pajak yang menyelewengkan data itu, maka sanksi pidana akan dikenakan sesuai Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Jadi masyarakat tidak perlu resah dan khawatir,” tulis Kementrian Keuangan dalam keterangan persnya.

Jadi, Anda sebagai pelaku UKM jika merasa memiliki saldo tabungan diatas Rp. 1 Miliar, maka lebih baik segera laporkan data keuangan Anda agar nanti pada masa mendatangnya tidak menjadi masalah. Selain itu, hal-hal lain yang berpotensi untuk menjadi sebuah masalah, adalah pengelolaan data keuangan yang tidak teratur dan tidak tercatat dengan rapi.

Solusinya cukup mudah, Anda tinggal memasang software pencatat keuangan yang berbasis cloud sehingga memudahkan Anda sebagai pengguna untuk memantaunya di lokasi mana saja dan pada waktu kapan saja selama Anda terkoneksi internet.

Selain itu, kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki oleh Accurate Online adalah pembuatan slip gaji, pencatatan transaksi dalam berbagai mata uang asing sekaligus mampu untuk menghitung otomatis laba/rugi selisih Kurs, menghitung PPH21 Online,  dan kelebihan-kelebihan lainnya yang sangat dibuthkan oleh pelaku UKM-UKM di Indonesia. Segera kunjungi www.SolusiUKM.com untuk mendapatkan tawaran menarik selama persediaan masih ada.

Iskandar Rumi
Iskandar Rumi
Mantan wartawan yang hijrah menjadi SEO writer & content writer